Website Resmi Kantor Camat Denpasar Barat

No.	Judul & Deskripsi	Di Unduh
21	Bab 1	3111 kali
22	Bab II	2614 kali
23	BAB III	3180 kali
24	BAB IV	1314 kali
25	BAB V	1668 kali
26	BAB VI	1444 kali
27	BAB VII	1640 kali
28	BAB VIII	1862 kali
29	Tabel pencapaian kinerja pelayanan kecamatan denpasar barat	2021 kali
30	PERJANJIAN KINERJA 2019	2652 kali

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;

f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;

g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan kenyamanan wilayah;

h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat ;

i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;

k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;

f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalamrangkapeningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;

g. menyusun rencana kegiatandananggaranserta dokumen anggaranKecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangandan kinerjaKecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;

i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;

i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;

j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;

g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;

h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;

j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungandan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;

k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;

l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

m.melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desaserta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidupsesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;

g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomiandan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;

h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desasesuai dengan ketentuan yang berlakudalam rangka tertib administrasi;

i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomiandanproduksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnyasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka antisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong prajasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong prajasesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyatberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunganSeksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakatsesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan danPelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;

h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Baratadalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Ketentraman Umum dan Kebersihan

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Barattentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Baratadalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
Laki-laki	2	4	9	1	16
Perempuan	-	5	7	-	14
Jumlah	2	9	16	1	28

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP	SD
Laki-laki	1	7	-	7	0	1
Perempuan	1	6	-	5	-	-
Jumlah	2	13	0	12	0	1

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Denpasar Baratmasih kurang memadai dari jumlah yang ada masih banyak yang berpendidikan SMA maupun SD (46%).

b. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar BaratKota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kecamatan Denpasar Barats/d Tahun 2015

(per 31-desember 2015)

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	63.224.215.635,00
01	Tanah	56.831.900.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.823.424.810,00
03	Gedung dan Bangunan	2.490.161.500,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.900.000,00
05	Aset tetap lainnya	43.829.325,00
	ASET LAINNYA
07	Aset lainnya
21	Aset KondisiRusak Berat	67.750.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

1. Dalam penguatan jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Arus globalisasi membawa dampak besar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat Bali yang berdasarkan pada Konsep Hindu perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat jati diri masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.

- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil, telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan Lingkungan hidup. Dan bertambahnya jumlah penduduk juga membawa konsekwensi bertambahnya volume sampah dan juga masalah lingkungan lainnya.

2. Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekeha) dapat terus berkembang di masing-masing Desa/Kelurahan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.

- Peranan lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat perlu lebih dikedepankan.

- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial dan perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada berlandaskan kearifan lokal.

3. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasar penegakan Supremasi hukum, permasalahan dan tantangan pokok yang dikan hadapi adalah :

- Masih rendahnya SDM Aparatur Kecamatan, sehingga tingkat kinerja aparatur masih dirasakan kurang oleh masyarakat.

- Tingkat disiplin SDM yang masih rendah dalam memberikan pelayanan

4. Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasardengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan seperti penataan pasar-pasar tradisional sehingga lebih berdaya guna.

5. Dalam Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana, permasalahan yang dihadapi adalah.

- Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.

- Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian skala kecil. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir untuk mengkerdilkan Koperasi dan LPD-nya sendiri sehingga tidak ada upaya meningkatkan kinerja Koperasi dan LPD yang dia miliki.

- Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.

- Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlu ditingkatkan adanya keseimbangan pembangunan.

- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih kurang. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratselama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), politik dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta mengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Kecamatan Denpasar Baratsebagai bagian dari Kota Denpasar yang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali dan pusat berbagai kegiatan berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat masih menyisakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Denpasar Barat yang perlu penanganan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

A. Visi Pemerintah Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

”DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah ”Denpasar Kota Hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip – prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spririt kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: ” Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan ” Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali”. Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai- nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal kearah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemauan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

B. MISI

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua Hal Tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan kebudayaan Bali.

2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah,mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing – masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan; pemanfaatan clan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program – program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah – masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfalisitasi ketentuan – ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilm,u pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayrakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 bahwa Visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah “ Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 yaitu;

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam Periode waktu 2015 – 2019 , sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan milai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintah dalam negeri.

Arah kebijakan strategi Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 pada arah kebijakan Misi ke 3 yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement),

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 bahwa Kecamatan Denpasar Barat sebagian besar wilayah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran serta kawasan ruang evakuasi bencana.

2. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri atas kawasan rawan banjir yang sebarannya meliputi kawasan sekitar Jl. Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, perumahan pandan sari, perumahan padang asri dan Jl. Gunung Payung Desa Padangsambian Kelod, serta kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.

3. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial yang tinggi terdiri atas kawasan sanglah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka isu – isu strategis Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

1. Penumbuhan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani masyarakat, kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan berkoordinasi.

3. Konsistensi terhadap standar pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdernya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan.

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Barat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)				-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-					-
2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya				1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman
3	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar				58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta
4	Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya				11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan
5	Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial				50%	60%	70%	80%	90%	90%
6	Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi				50%

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2. Indeks Tri Hita Karana	79,81	79,91	80,01	80,11	80,21
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3. Indeks pembangunan kebudayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	Mengentaskan kemiskinan	4. Angka kemiskinan,	2,12%	2,10%	2,07%	2,05%	2,00%
		Mengurangi Pengangguran	5. Angka Pengangguran	3,45%	3,40%	3,35%	3,30%	3,25%
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6. Angka Harapan Hidup,	74,16	74,27	73,39	74,51	74,63
		Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	7. Indeks pendidikan,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	9. Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG	60%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur	12. Jalan Kondisi Baik	60,66%	62,72%	64,78%	66,84%	66,89%
3.	3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	4. Indeks reformasi birokasi/16. Indeks kepuasan masyarakat	80,5	81	82	83	84
4.	5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	28. Sampah tereduksi (%)	22%	24%	26%	28%	30%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

VISI : Mewujudkan Kota Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan
MISI I : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.	1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1. Pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan jati diri kota denpasar	1. Menguatkan lembaga-lembaga tradisional dalam rangka menjalin kerjasama dengan pemerintah
			2. Memberdayakan Sabha Upadesa dalam pembangunan Kota Denpasar
			3. Memberdayakan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan
		2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga adat, subak, sekahaa untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat
	2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian daerah Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya bangsa didukung oleh iklim, sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya
MISI II : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	1. Mengentaskan Kemiskinan	1. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan pelayanan dasar rakyat sandang,pangan dan papan	1. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu
	2. Mengurangi pengangguran	1. Mendorong tumbuh kembangnya wirausaha dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas maupun perbaikan iklim investasi	1. Memperuluas lapangan kerja terutama dengan mendorong tumbuhnya start up pelaku wirausaha
	3. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia yang dimulai sejak usia dini	1. Membangun yowana mandala
		2. Mengupayakan perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi melalui peningkatan manajemen, mutu dan akses pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan
			2. Mendorong tumbuhnya sumber daya manusia kreatif melalui pendekatan kelembagaan pendidikan
	5. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan pemahaman masyarakat dan peranan perempuan sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender	1. Mewujudkan masyarakat berdaulat pada bilang politik, berdikari pada bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan melalui peningkatan kerjasama internasional, Organization of World Heritage Cities (OWHC)
	6. Meningkatkan kualitas infrastruktur	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar	1. Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota
		2. Mengembangkan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir	1. Meningkatkan perbaikan lingkungan dan infrastruktur kota
MISI III : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (Law Enforcement)
3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika moral	1. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik
		2. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memilki wawasan profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan sikap mental pengawasan	1. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik
		3. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa	1. Melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik
MISI V : 5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi dan Skalanya Berdasarkan Tri Hita Karana
5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi daerah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup	1. Pemberdayaan sinergitas komunitas untuk mempercepat program-program pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab

Lokasi

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Kecamatan Denpasar Barat

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)

N/A

100 orang

18,03

100 orang

19,83

100 orang

21,82

100 orang

24,00

100 orang

83,68

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya

1.Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

293,95

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

411,37

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

452,50

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

497,75

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

547,53

5 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

2.203,09

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar

N/A

58 Peserta

133,00

58 Peserta

178,63

58 Peserta

196,49

58 Peserta

216,14

58 Peserta

237,75

290 peserta

829,01

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

1. Mengentaskan Kemiskinan

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya

N/A

11 Desa/Kelurahan

167,06

11 Desa/Kelurahan

291,46

11 Desa/Kelurahan

320,61

11 Desa/Kelurahan

352,67

11 Desa/Kelurahan

387,93

11 Desa/Kelurahan

1.519,73

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial

N/A

50%

133,77

60%

514,90

70%

566,39

80%

623,03

90%

685,33

100%

2.523,42

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Mengurangi pengangguran

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi

N/A

50%

18,98

100%

18,98

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

3. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

1. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS

N/A

50%

55,92

60%

61,51

70%

67,66

80%

74,43

90%

259,52

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman tentang kesehatan

N/A

80%

69,80

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)

N/A

7-10

70,00

7-10

78,94

7-10

86,83

7-10

95,52

7-10

105,07

7-10

436,36

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

N/A

50%

11,77

55%

12,95

60%

14,24

65%

15,67

70%

54,62

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

CFR penyakit DBD

0,006

<1%

97,11

<1%

119,11

<1%

131,02

<1%

144,12

<1%

158,54

<1%

649,90

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI, GSI dan Posyandu)

N/A

100%

148,44

100%

191,33

100%

210,46

100%

231,51

100%

254,66

100%

1.036,39

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan

N/A

50%

465,96

60%

574,11

70%

631,52

80%

694,67

90%

764,14

100%

3.130,41

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

5. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak

1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Jumlah kader pemberdayaan masyarkat dan kesejahteraan keluarga

N/A

100%

430,71

100%

594,33

100%

653,76

100%

719,14

100%

791,05

100%

3.189,00

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

6,20%

9,64

6,10%

10,60

6,00%

11,66

5,80%

12,83

5,80%

44,74

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan jalan dalam kondisi baik dan sedang

29025,99 m

20025,99 m

183,00

21769 m

220,50

23220 m

242,55

24671 m

266,81

26122 m

293,49

29025,99 m

1.206,35

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Pengembangan Estetika Kota

Indeks persepsi masyarakat terhadap taman

N/A

69,70

43,70

70,45

48,07

71,86

52,88

73,03

58,16

73,03

202,81

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan

N/A

735 m2

136,25

1404 m2

407,70

1544 m2

448,47

1699 m2

493,32

1869 m2

542,65

7.251

2.028,39

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)

1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

100%

4.123,86

100%

4.281,19

100%

4.712,81

100%

5.187,69

100%

5.710,15

100%

24.015,69

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan

Persentase menurunnya kasus-kasus sosial

N/A

80%

82,52

75%

196,46

73%

216,11

65%

237,72

60%

261,49

60%

994,29

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase menurunnya kasus-kasus SARA

N/A

50%

47,07

40%

46,78

30%

51,46

20%

56,60

10%

62,26

10%

264,16

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

719,01

100%

1.065,65

100%

1.172,22

100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Denpasar Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Terlaksananya Pelatihan Bagi Staf Kecamatan	100%	100%	-	-	-	-	100%
4	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	N/A	7,02%	17,54%	28,07%	38,60%	49,12%	49,12%
5	Persentase Tersusunnya Dokumen Kinerja dan Pelaporan Keuangan	N/A	-	50%	55%	60%	65%	70%
6	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	N/A	-	50%	60%	70%	80%	90%
7	Persentase Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Tentang Kesehatan	N/A	80%	0	0	0	0	0
8	Nilai Rata-Rata Peserta Lomba	N/A	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
9	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	N/A	-	50%	55%	60%	65%	70%
10	Persentase CFR Penyakit DBD	0,006	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
11	Panjang Saluran Drainase yang dapat mengurangi titik genangan	N/A	735 m2	1404 m2	1544 m2	1699 m2	1869 m2	7251 m2
12	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	29025,99 m	20025,99 m	21769 m	23220 m	24671 m	26122 m	29025,99 m
13	Indeks Presepsi Masyarakat terhadap Taman	N/A	-	69,70	70,45	71,86	73,03	73,03
14	Rasio Menurunnya Kasus-Kasus Sosial per 100 ribu Penduduk	N/A	80%	75%	73%	65%	60%	60%
15	Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial, Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	100%
16	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	6,20%	-	6,20%	6,10%	6,00%	5,80%	5,80%
17	Persentase Volume Sampah yang Tereduksi	N/A	-	50%	55%	60%	65%	70%
18	Persentase Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	N/A	75%	-	-	-	-	75%
19	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah Desa /Lurah yang Meningkat Perkembangannya sesuai dengan Potensinya	N/A	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan
21	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Posyandu	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang HIV, Narkoba dan AIDS	N/A	-	50%	60%	70%	80%	90%
24	Persentase Cabang Olahraga yang diikuti Oleh Desa/Kelurahan	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	100%
25	Meningkatnya Partisipasi Krama dalam Melaksanakan Tri Hita Karana	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	5 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman
26	Meningkatnya Partisipasi Sekaa, Sanggar, Komunitas Kesenian di Kota Denpasar	N/A	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta
27	Meningkatnya Pelaku Seni dan Budaya (Perorangan, Sekaa, Sanggar, Lembaga)	N/A	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
28	Persentase Meningkatnya Pedagang Kecil yang difasilitasi	N/A	50%	-	-	-	-	50%
29	Persentase Usulan Desa/Kelurahan yang diakomodir dalam Berita Acara Musren Kecamatan	N/A	60%	65%	70%	75%	80%	80%
30	Persentase Menurunnya Kasus-Kasus SARA	N/A	50%	40%	30%	20%	10%	10%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan , Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Baratserta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Denpasar Baratberkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

2. Kecamatan Denpasar Baratberkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 serta perpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

3. Kecamatan Denpasar Baratwajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.

4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016-2021, Kecamatan Denpasar Baratberkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016-2021.

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016-2021 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Baratpada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Denpasar pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Denpasar memerlukan komitmen, semangat dan etos kerja yang profesional dengan semboyan Sewaka Dharma (melayani adalah kewajiban) dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Denpasar Baratpada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Denpasar Baratpada umumnya.

Denpasar Barat, 13 Maret 2018

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19630512 198503 1 012

BAB VIII

PENUTUP

Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

3. Kecamatan Denpasar Baratwajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.

Denpasar Barat, 13 Maret 2018

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	I B Rai Dharmawijaya Mantra, Msi
Jabatan	:	Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunansesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 12 Pebruari2019

Pihak Kedua,

WALIKOTA DENPASAR

I.B.Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si

Pihak Pertama,

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP : 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ida Bagus Made Purwanasara.,SSTP.M.Si

Jabatan

Sekretaris Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari2019

Pihak Kedua,

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP : 19630512 198503 1 012

Pihak Pertama,

SEKRETARIS CAMAT

DENPASAR BARAT

Ida Bagus Made Purwanasara.,SSTP.M.Si

NIP: 19790411 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Sukiatni

Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

Ida Bagus Made Purwanasara.,SSTP.M.Si

Jabatan

Sekretaris Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari2019

Pihak Kedua,

Sekretaris Camat Denpasar Barat

Ida Bagus Made Purwanasara.,SSTP.M.Si

NIP: 19790411 199802 1 001

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sukiatni

NIP : 19631024 198602 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

I Gusti Ketut Arya Wirawan, SH

Jabatan

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan KebersihanDenpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT DENPASAR BARAT Kasi Tramtib Denpasar Barat

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos I Gusti Ketut Arya Wirawan, SH

Pembina Tk.I NIP: 19650117 200701 1 013

NIP: 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

I Gusti Ayu Manis, S.Sos

Jabatan

Kepala Seksi Pemberdayaan MasyarakatDenpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT DENPASAR BARAT Kasi PM Denpasar Barat

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos I Gusti Ayu Manis, S.Sos

Pembina Tk.I NIP: 19620920 198403 2 010

NIP: 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ni Made Rai Ani, SE

Jabatan

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan KependudukanDenpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT DENPASAR BARAT Kasi Pelum. Denpasar Barat

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos Ni Made Rai Ani, SE

Pembina Tk.I NIP: 19710310 200003 2 002

NIP: 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

I Kade Partha Wiguna, S.Sos

Jabatan

Kepala Seksi PemerintahanDenpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT DENPASAR BARAT Kasi Pem. Denpasar Barat

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos I Kade Partha Wiguna, S.Sos

Pembina Tk.I NIP: 19680728 199203 1 007

NIP: 19630512 198503 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, SE

Jabatan

Kepala Seksi Kesejahteraan RakyatDenpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama

A.A.Ngurah Made Wijaya,S.Sos.

Jabatan

Camat Denpasar Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Denpasar, 12 Pebruari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

CAMAT DENPASAR BARAT Kasi Pem. Denpasar Barat

A.A Ngurah Made Wijaya, S.Sos Ida Bagus Gede Wisnu Wardana,SE

Pembina Tk.I NIP: 19810202 200003 1 004

NIP: 19630512 198503 1 012